JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan pentingnya prinsip checks and balances antar aparat penegak hukum dalam forum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang digelar di Jakarta, Rabu (21/5). Hajatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaring partisipasi publik secara luas untuk penyempurnaan hukum acara pidana Indonesia.Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga dalam penyusunan RUU KUHAP agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan antar aparat penegak hukum. Menurutnya, Pemasyarakatan memiliki peran strategis yang menyangkut pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, hingga pengamatan terhadap Warga Binaan. “Hal ini sangat penting ke depan, karena fungsi Pemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Penyusunan RUU KUHAP harus menjamin keseimbangan kewenangan di setiap tahap proses peradilan,” tegas Mashudi.Kehadiran Ditjenpas dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya memperkuat proses penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak tersangka, terdakwa, narapidana, serta korban tindak pidana. Mashudi juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi sistem peradilan pidana terpadu agar sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan standar internasional.Forum penyusunan DIM RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian, akademisi, advokat, hingga organisasi masyarakat sipil. Dirjen DJPP, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi publik yang penting untuk menjaring masukan substantif dan konstruktif dalam penyusunan RUU KUHAP.Dengan kehadiran Ditjenpas, diharapkan reformasi hukum acara pidana dapat menciptakan sistem yang tidak hanya represif, tetapi juga manusiawi dan berbasis keadilan restoratif. Mashudi juga meminta kejelasan regulasi mengenai fungsi Pemasyarakatan harus diperkuat agar diakui. “Kami sangat mendorong adanya penegasan alur dan tahapan pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” imbuh Mashudi.Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Organisasi Kemenimipas, Y. Ambeg Paramarta, turut menyoroti pentingnya diferensiasi fungsi dalam RKUHAP, termasuk peran strategis Pemasyarakatan. “Prinsip diferensiasi fungsi dalam RKUHAP membuka ruang pengawasan oleh lembaga lain, termasuk menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dalam setiap tahap proses peradilan pidana,” ungkap Ambeg.
(Humas Lapas Manado)