MANADO, PROSULUT.COM – Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H., bertekad melanjutkan perjuangan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat lewat jalur politik.
Untuk itulah mantan Dirjen Imigrasi ini rela minta pensiun dini dari jabatan fungsionalnya yang mesti pensiun usia 65 tahun dan masuk menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Golkar.
“Banyak hal yang perlu diperjuangkan di tingkat nasional terutama masalah pendidikan formal maupun informal. Sekolah kedinasan cukup banyak yang bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin kuliah gratis dengan bea siswa dari negara. Generasi muda perlu diberikan bimbingan belajar agar mereka mudah masuk sekolah Kedinasan yang hampir semua instansi ada.” Ungkapnya di Hotel Peninsula Manado, Jumat (26/5).
Sompie yang didampingi istri tercinta bercerita panjang lebar tentang pengalamannya sebagai polisi, birokrat dan kini terjun sebagai politisi yang merupakan barang baru baginya.
Namun dengan kapasitasnya ia meyakini bisa mendapat dukungan warga Sulut. Sebab berbekal pengalaman sebagai polisi dan birokrat tingkat nasional, Sompie yang mantan Wakapolres Jakarta Barat ini bisa dengan mudah menghidupkan jaringan yang sudah terbangun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulut.
Mantan Kapolda Bali yang lama bertugas di Jawa Timur, yang putra Minut ini mengajak warga Sulut untuk membidik sekolah Kedinasan karena selain dapat bea siswa, kepastian mendapat pekerjaan juga dijamin karena begitu selesai langsung ditempatkan ke pelosok tanah air.
Namun demikian jika tidak masuk sekolah kedinasan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah solusi terbaik karena akan dididik menjadi pekerja indutri atau tenaga kerja siap pakai. Menurutnya, begitu selesai SMK bisa langsung kerja dan jika ingin melanjutkan kuliah juga tidak apa apa.
“Yang penting sudah punya penhasilan dulu. Jadi SMK adalah solusi untuk cepat mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa menjadi wiraswasta sesuai keterampilan yang dimiliki sehingga membuka lapangan kerja baru ” katanya.
Ia lalu mencontohi Jawa Tengah. Karena gubernurnya proaktif dan peduli sektor pendidikan maka banyak tamatan SMK Jateng yang dikirim bekerja di Jepang dan negara lainnya.
Lebih jauh mantan Kapoltabes Surabaya ini mengatakan, banyak hal yang bisa diperjuangkan antara lain masalah hukum, sengketa tanah yang mestinya tidak sampai ke pengadilan hanya lewat jalur mediasi.
“Kita tidak mencari kesalahan tetapi mencari akar persoalan untuk mendapatkan solusi terbaik ” ungkapnya sembari menceritakan pengalamannya menangani sengketa tanah saat masih aktif di Kepolisian.
Sompie yang sudah keliling nuasantara dalam pengabdiannya baik sebagai polisi maupun birokrat ini mengatakan, pekerja migran juga butuh sentuhan agar mereka tidak menjadi pekerja rendahan di luar negeri tetapi punya keahlian.
“Makanya perlu ada diklat khusus untuk mempersiapkan pekerja Migran. Paling tidak ada satu kabupaten di Sukut yang jadi pusat Diklat bagi calon pekerja migran.” Pungkasnya.(Meldi S)