MANADO, PROSULUT.com – Irjen Pol. (Purn) Ronny F. Sompie punya konsep / usulan terkait dengan bagaimana menjadikan danau Tondano sebagai destinasi wisata.
Konsep / usulan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan Tou Minahasa kelahiran 17 Ssptember 1961 yang kini menjabat Analis Keimigrasian Ahli Utara Kemenkumhan RI ini untuk Sulawesi Utara tercinta.
Dikemukakan, danau Tondano dengan alam sekitarnya sangat terkait satu sama lainnya. Kelestarian danau Tondano juga memerlukan dukungan dari kelestarian alam sekitarnya.
Selain berkaitan dengan lingkungan hidup dan danau Tondano sebagai sumber air bagi seluruh Tanah Minahasa yang dilaluinya sampai ke Kota Manado, ada sudut pandang lain yang perlu juga dicermati dari manfaat danau Tondano bagi pariwisata di Tanah Minahasa (Minahasa, Tomohon, Minsel, Mitra, Minut, Manado dan Bitung).
“Untuk itu, perlu masterplan atau grandstrategy pembangunan pariwisata danau Tondano ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas,” ujar Sompie kepada PROSULUT.com via telefon, Selasa (15/2/2022).
Untuk mendukung visi tersebut, sambung Ketua KKK Indonesia ini, diperlukan juga Perda Tata Ruang bagi kepentingan pembangunan pariwisata danau Tondano. Tata Ruang yang baik, akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam mengendalikan dan mengatur para investor dan masyarakat pemilik hak atas tanah di sekitar danau Tondano.
Menurut mantan Kapolda Bali ini, akses publik untuk menjangkau pinggiran danau Tondano untuk menikmati keindahan alam di pinggir danau tersebut perlu disediakan dan tidak ditutup oleh kepentingan para pemilik hotel, restoran, rumah makan dan semua kegiatan di sekeliling danau Tondano.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri 2013 – 2015 ini menyarankan, kita bisa belajar dari Pemda Kabupaten Sangihe, ketika membangun boulevard di sepanjang pantai Kota Tahuna. Bibir pantai di sepanjang jalan Boulevard di Kota Tahuna tidak ditempati toko, resto dan hotel, sehingga publik bisa bebas menikmati keindahan pantai di Kota Tahuna.
Pengalaman itu juga bisa kita belajar dari Pemda Kabupaten Badung dalam membangun pariwisata di Kuta dan Seminyak yang memberikan akses bagi publik untuk mengitari pantai Bali tanpa harus dipagari kepentingan hotel dan seluruh bangunan privat yang menggunakan lahan ke arah pantai Bali. Hal itu juga terjadi di sepanjang pantai Sanur Bali di wilayah Kota Denpasar.
Dengan demikian, sebut Kepala Divisi Pengawasan Penyidikan Bareskrim Mabes Polri tahun 2010 – 2013 ini, kalau kita mau mengitari pantai dari Sanur sampai Seminyak sangat mudah, baik dengan jalan kaki maupun naik sepeda bahkan naik sepeda motor.
Kalau mau benchmarking di luar negeri, kita bisa belajar dari Pemerintah Singapore dalam menata ruang bagi publik di Pulau Sentosa. Akses publik untuk turun ke pantainya tidak tertutup oleh kepentingan investasi di sana yang membangun hotel, resto dan kegiatan usaha lainnya.
“Hal itu juga yang dibangun oleh Pemerintah Malaysia dan Philipina dalam membangun pariwisata di pinggiran sungai dan pantainya,” sebut Sompie.
Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kita terdekat soal membangun pariwisata di pinggiran danau, laut dan sungai.
“Artinya, sungai mulai dari muara danau Tondano sampai ke Kota Manado juga perlu diatur dengan Tata Ruang Daerah yang bisa dijadikan pedoman bagi para investor dan setiap rakyat,” ujarnya.
“Ini, sedikit pandangan saya untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemda setempat dan masyarakat di sekitar danau Tondano tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dan menggunakan danau Tondano untuk kepentingan (destinasi) pariwisata ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas,” ujarnya. (elka)